SISTEM EKONOMI DAN FISKAL PADA MASA RASULULLAH SAW



Kota Yatsrib yang sekarang menjadi kota Madinah, dahulu mangalami masa-masa sulit sebelum Islam datang. Dakwah Rasulullah di kota Makkah mendapatkan banyak tantangan dan rintangan, kemudian Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dengan kekuasaan Allah SWT dakwah Rasulullah SAW disana dimudahkan oleh Allah SWT. Langkah awal yang dilakukan Rasulullah dalam memperbaiki keadaan tersebut adalah membangun masjid, merehabilitasi kaum muhajjirin dengan mempersaudarakan mereka dengan kaum anshar, membuat konstitusi negara, dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur’an yakni persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip qur’ani. Dalam Islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan antara dunia dan akhirat, keduanya merupakan satu kesatuan. Begitu juga dengan kehidupan manusia, Allah SWT tidak memerintahkan manusia untuk memisahkan kehidupannya antara dunia dan akhirat. Dalam rangka megemban amanah sebagai khalifah, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Islam mengakui kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barang dagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang ilegal atau tidak bermoral.

Beberapa Kebijakan Fiskal

A.  Kebijakan Pengeluaran

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosio-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci al-Qur`an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai kebijakan negara tentang pengeluaran pendapatan negara. Al-Qur`an telah mentapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang di antara berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan Fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam

Kebijakan  fiskal dan anggaran belanja dalam Islam memliki prinsip bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distrubusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab agama masa dahulu, Al-Qur`an-lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan yang menarik penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum Hukum Islam seperti ditetapkan dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Negara Islam bukan suatu teokrasi dalam arti kependetaan, tapi adalah suatu negara ideologi yang berperan sebagai mekanisme untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur`an dan Sunnah. Karena itu, kebijakan fiskal dalam suatu negara Islam harus sepenuhnnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam tersebut (Mannan, 1997:230).

Sejalan dengan adanya suatu perekonomian. Untuk lebih berkembangnya suatu perekonomian perlu adanya suatu kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu tindakan maupun strategi supaya ekonomi yang sedang berjalan diupayakan terus maju, tanpa adanya suatu kelemahan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi apabila pendapatan pemerintah berkurang maka pemerintah juga harus mengurangi pengeluaran. Singkatnya orang berpandangan bahwa pemerintah haruslah menjalankan kebijakan fiskal seimbang atau anggaran belanja seimbang, yaitu pengeluaran haruslah sesuai atau sama dengan pendapatanya.

Yang dinamakan kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan. Perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaannya dengan maksud untuk mangatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 1995:170). Oleh sebab itu pemerintah harus berkeyakinan untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya dari berbagai jenis pajak dan pendapatan lainya.

Dalam al-Qur`an dikatakan : “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : “Yang lebih dari keperluan” (Q.S. al-Baqarah 219). Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah tapi mengutuk pemborosan. Penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tak dapat beredar dan mafaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat. Sesungguhnya, seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Hal ini terutama di kalangan fakir miskin, sesuai dengan hak-hak alami serta harta benda pribadi. Tentu saja, sistem perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan dan pemeliharaan untuk si miskin (Mannan, 1997:232).

Kebijakan Fiskal Pada masa Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan saudaranya selama memimpin di mekah. Setelah Rasulullah dimadinah, dalam waktu yang singkat Madinah mengalami pertumbuhan yang cepat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip
pemerintahan dan organisasi, membangun intitusi-intitusi, mengarahkan urusan
luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya
melepaskan jabatanya secara penuh.

Sebagai kepala Negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian beliau, seperti :

  1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya,
  2. merehabilitasi Muhajjirin Mekkah di Madinah,
  3. menciptakan kedamaian dalam Negara,
  4. mengeluarkan hak dan kewajiban bagi waga negaranya,
  5. membuat konstitusi Negara,
  6. menyusun system pertahanan madinah,
  7. meletakan dasar-dasar sistem keuangan Negara.

Bersamaan dengan persyariatan zakat, pemasukan lainpun mulai terlembagakan, mulai dari ghonimah perang Badar, kemudian perang-perang berikutnya. Pemasukan lainya yang dilembagakan adalah jizyah, dalam satu riwayat disebutkan terkumpul sebanyak
dua ribu hullah.

Rasulullahpun mengkhususkan area untuk kemaslahatan umum, seperti tempat penggembalaan kuda-kuda perang, bahkan menentukan beberapa orang petugas untuk menjaga harta kekayaan negara seperti kekayaan hasil bumi khaibar yang dipercayakan kepada Abdullah bin Rawahah, sedangkan tugas penjagaan baitul maal dan
pendistribusiaanya di amanahkan kepada Abi Rafi’ dan bilal, sementara ternak
pembayaran zakat diamanahkan kepada salah seorang dari Bani Giffar.

Ada empat langkah yang dilakukan Nabi SAW:

  1. Peningkatan pendapatan rasional dan tingkat partisipasi kerja . Rasulullah
    melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Yang
    menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke Muhajirin yang
    berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.
  2. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah saw,
    seperti kharaj, khums, dan zakat, menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan
    mengurangi tingkat inflasi.
  3. Anggaran. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah saw secara cermat, efektif
    dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering
    terjadi peperangan.
  4. Kebijakan Fiskal Khusus. Rasulullah saw menerapkan beberapa kebijakan fiskal
    secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu: meminta bantuan kaum muslimin
    secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslimin; meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan; meminjan uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf; serta menerapkan kebijakan insentif untuk
    menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum
    muslimin.

Kebijakan Anggaran Belanja

Di zaman Rasulullah saw., sisi penerimaan APBN terdiri dari kharaj (sejenis pajak tanah), zakat, kums (pajak 1/5), jizya (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan penerimaan lain-lain (diantaranya kaffarah/denda). Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

Penerimaan zakat dan kums dihitung secara proporsional, berdasar prensentase, bukan nilai nominal, sehingga ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat.

Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Berbeda dengan hal tersebut, saat ini PPN dihitung atas dasar harga barang, sehingga harga brang bertambah mahal, dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit.

Di zaman kekhalifahan begitu banyak contoh nyata pengelolaan dana rakyat yang baik di zaman Umar ibn Khattab penerimaan baitul mal mencapai 160 juta Dirham. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin Ash, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membangun infrastruktur.

APBN di zaman-zaman para teladan tersebut jarang mengalami defisit. Dengan ketiadaan defisit tidak ada uang baru yang dicetak, dan inflasi tidak akan terjadi (karena adanya ekspansi moneter).

B.  Kebijakan Pemasukan

Tidak diragukan bahwa terdapat elastisitas yang besar dalam sistem keuangan negara dan perpajakan Islam. Hal ini dapat disebabkan, karena al-Qur`an tidak menyebutkan tentang biaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum muslimin dan juga karena sejarah dini administrasi keuangan Islam itu sendiri. Sejauh mengenai aspek keuangan administrasi, dapat kita lihat suatu evolusi secara berangsur-angsur, mulai dengan bujukan dan anjuran sampai pada memberlakukan kewajiban dan tugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapat dimiliki masyarakat.

Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama perpajakan. Barangkali karena hal ini, maka pendapatan  tidak dipajak pada sumbernya, atau bila pendapatan ini bertambah, tetapi pada tabungan dan penimbunan yang dipajak (1997: 233).

Kebijakan Ekonomi Modern

Di masa Nabi Rasulullah Saw. kebijakan anggaran sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.(1997:234).

Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum, tiap tahun, fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah, bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen (Taqyuddin : 268).

Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri (Mannan : 235).

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalnya, istilah dan pasal tersebut. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara’ mengikuti pendapatan dan pengeluaranya (Taqyuddin : 269).

Telah kita lihat bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Jelaslah, dizaman modern, penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” Maka Rasulullah Saw. berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya : “kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin”. (HR. Bukhari) (Mannan : 238).

Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuanya yaitu sesuai dengan pendapatnya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi mengenai masalah zakat, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin (Rahman, 1996: 335).

Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja, menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara’ dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbada dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek.

Kebijakan Fiskal, kitab suci  al-Qur`an barangkali adalah satu-satunya yang memuat firman tentang kebijakannegara mengenai pengeluaran pendapatan negara secara cermat. Penerimaan zakat yang di pungut dari kaum Muslimin dapat juga dipergunakan untuk kesejahteraan kalangan non-Muslim. Dan Sesungguhnya, bila kita memperhatikan jiwa administrasi keuangan Nabi saw. tidak ada suatu kesulitan pun dalam menyimpulkan bahwa hukum Islam mengenai keuangan negara sangat elastis sehingga dapat diperluas untuk memenuhi persyaratan zaman modern.

+           Kebijakan Anggaran Belanja, Dalam suatu negara Islam, yang menjadi dasar anggaran tidak lagi penerimaan yang akan menentukan jumlah yang tersedia bagi pengeluaran. Dalam negara islam pengeluaran yang sangat dibutuhkanlah yang akan menjadi dasar dari anggaran.

+        Kecenderungan Modern dalam Anggaran Belanja, Di tahun-tahun belakangan ini, sejumlah bentuk baru anggaran telah berkembang, yang terpenting ialah anggaran berdasarkan program dan anggaran berdasarkan prestasi. Di negeri-negeri Islam pada umumnya Anggaran belanja berdasarakan program dan berdasarakan prestasi hanya dapat dilaksanakan bila terdapat prasarana administratif yang kuat dengan staf akuntan terdidik, ahli ekonomi, perencana dan tenaga-tenaga ahlilainnya

About these ads

10 responses to this post.

  1. sungguh Indah hukum2 Islam

    Reply

  2. Demi Allah saya sangat merindukan hukum2 islam diterapkan di Negeriku…………..
    Izin share ya… Mas/mbak

    Reply

  3. Posted by Langit on January 17, 2011 at 6:57 pm

    mkssi yya bwd artikel ny ..
    baguss nni bwd referensi tugass . thx :P

    Reply

  4. nice post, bisa buat nambah referensi

    Reply

  5. Posted by angga on November 3, 2011 at 8:08 am

    bagus banget euy makalah x,,,,
    makasie ya dah nambah lag ne wawasan Qt tetang ekonomi Islam,,,,,

    Reply

  6. nice banget nih…. boleh ijin copas gak mas?

    Reply

  7. Posted by Abdul Azis on June 6, 2012 at 8:18 am

    apakah pada mas rasullah sudah dikenal dengan istilah inflasi

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: